KORPORASI PETANI SEBAGAI BISNIS MODEL FATWA DSN 82 ARUS BARU EKONOMI INDONESIA

Serba-Serbi

Salah satu cita-cita luhur Bangsa Indonesia adalah mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh keempat sila lain dalam Pancasila. Selain itu penjabaran cita-cita luhur tersebut dijabarkan pada UUD 1945, salah satunya tertuang pada pasal 33 ayat 4 yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai rintangan harus dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), statistik kemiskinan Indonesia mengalami penurunan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan.

Oleh karena itu, arus baru ekonomi perlu diwujudkan. Arus ekonomi ini disebut ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan. Inti dari arah baru ekonomi Indonesia ini adalah membangun ekonomi dari bawah dan diharapkan bisa menghilangkan disparitas antara yang bawah dengan atas.

Saat ini, di Indonesia, ada empat orang konglomerat Indonesia yang jumlah akumulasi kekayaannya setara dengan jumlah akumulasi kekayaan 100 juta orang Indonesia. Jika menilik data kesenjangan ekonomi negara-negara di dunia, pada 2017 ini, Indonesia adalah juara nomer 4 sebagai negara paling senjang dalam pemerataan ekonomi. Bahkan, pada 2017 ini, 10 persen populasi manusia Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Hal ini tidak hanya potensial memicu munculnya konflik ekonomi, tetapi juga bisa memicu perpecahan segala sendi kehidupan bangsa. Dimasa yang akan datang, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Pada dasarnya arus baru ekonomi dimaksudkan untuk bagaimana memperkuat yang lemah, namun bukan untuk  memperlemah yang kuat. Menurut Ma’ruf Amin ketua MUI, sistem ekonomi model ini lebih mengedepankan program redistribusi aset dan kemitraan. Diharapkan, para konglomerat lebih banyak bermitra dengan usaha masyarakat.

Presiden Jokowi sendiri dalam rangka mewujudkan arus baru ekonomi sudah menyampaikan dua konsep. Pertama adalah restribusi asset dimana Presiden Jokowi akan memberikan 12,7 juta hektare (lahan) untuk pesantren dan koperasi. Kedua, Presiden Jokowi akan membangun kemitraan dengan umat Islam. Dengan kemitraan ini, umat Islam bisa memunculkan industri dan waralaba baru.

Selain itu, sejalan dengan konsep arus baru ekonomi, Jokowi juga mengembangkan gagasan yang sudah mulai diimplementasikan yaitu program korporatisasi petani. Konsep ini bertujuan untuk memodernkan pola kerja petani dari berbagai aspek, mulai dari aspek produksi, pengolahan hingga pemasaran beras dengan sistem yang terintegrasi online.  Dengan  korporasi petani ini Presiden Jokowi menginginkan para petani bisa menikmati “hasil” dari proses bisnisnya dan hal tersebut akan diwujudkan dengan kepemilikan saham petani di korporasi.

Sejalan dengan pengembangan konsep korporasi tersebut, petani membutuhkan pembiayaan modal kerja untuk pengembangan usahanya. Namun, sampai saat ini petani masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Untuk itu perbankan syariah didorong untuk memberikan pembiayaan langsung kepada para petani dengan pertimbangan untuk lebih memberdayakan Perbankan Syariah dan meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah dibandingkan perbankan konvensional. Jika dibandingkan dengan negara lain, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan. Di Indonesia pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 5%, di Malaysia yang mempunyai jumlah penduduk muslim jauh lebih kecil dari Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah sudah sekitar 23%

Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi umat musllim terbesar di dunia, peranan Indonesia dalam industri perbankan Syariah global juga sangat rendah. Berdasarkan data dari Asset of Sharia Banking in The World, 2016, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Arab dan Malaysia yang jumlah populasi muslimnya jauh dibawah Indonesia. Total aset keuangan Islam Indonesia hanya mencakup 11,5% dari total aset keuangan Islam di Malaysia dan total aset perbankan syariah Indonesia hanya sebesar 12,5% dari total aset perbankan syariah Malaysia.

Salah satu faktor utama sulitnya perbankan syariah berkembang adalah kurangnya instrumen keuangan Syariah. Bank Syariah memiliki keterbatasan dalam menyediakan ragam pelayanan pembiayaan dan funding yang lengkap, sehingga produk dari Bank Syariah masih kalah bersaing dibandingkan produk dari Bank konvensional.

Produk-produk bank Syariah dengan akad-akad yang sudah ada, masih memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas penggunaannya. Keterbatasan ini lebih dirasakan lagi terutama bagi segmen pembiayaan mikro yang merupakan segmen pembiayaan para petani. Akad-akad yang ada, tidak bisa mengakomodir pembiayaan langsung untuk para petani dalam jumlah kecil dan mempunyai persyaratan yang tidak mudah dipenuhi petani. Akibatnya, dengan akad-akad yang sudah ada, perbankan syariah sulit untuk membiayai langsung petani karena tidak fleksibel. Hal ini membuat kebanyakan perbankan syariah memilih menyalurkan pembiayaan ke petani melalui pihak lain dan tidak langsung ke petani, sehingga petani tetap tidak “melek”perbankan dan sulit mandiri karena selalu bergantung pada pihak lain.

Solusi dari pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan korporatisasi petani dimana petani ditempatkan seperti sebuah kesatuan industri dan bukan ditempatkan sesuai musim dan komoditi untuk mencukupi pangan sendiri dan keluarga (subsisten) adalah dengan menggunakan mekanisme berbasis perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa nomer: 82/DSN-MUI/VIII/2011. Penggunaan mekanisme ini memungkinkan petani mengatur pendanaan tidak hanya berdasarkan musim panen sehingga petani lebih leluasa mengembangkan produksi pertaniannya. Fatwa nomer 82 sendiri sudah diluncurkan dari tahun 2011, namun belum pernah diimplementasikan perbankan syariah. Untuk menggunakan fatwa nomer 82 harus mendapat persetujuan dari OJK karena fatwa nomer 82 belum dimasukkan kedalam kodifikasi produk perbankan syariah.

Melalui perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip Syariah sesuai Fatwa nomer 82, perbankan syariah akan mendapatkan instrument keuangan Syariah yang memudahkan para petani mendapat pembiayaan tunai yang fleksibel dan dengan syarat-syarat yang tidak sulit dipenuhi petani. Pembiayaan tunai petani juga akan membantu perbankan syariah memenuhi ketentuan minimum pembiayaan untuk UMKM sebesar 20% dengan tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini karena pembiayaan diberikan langsung ke petani, bukan melalui pihak lain.

Dengan adanya implementasi Fatwa nomer 82 akan sangat membantu memberdayakan petani mengelola tepat guna dan tepat sasaran pembiayaan Syariah yang mereka dapat. Pemberdayaan petani juga merupakan salah satu sasaran dari arus baru ekonomi Indonesia yang telah dicanangkan sebelumnya karena membantu memperkuat yang lemah khususnya para petani. Diharapkan nantinya jika petani sudah dibantu ‘melek’ perbankan, mereka semakin dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya sehingga kesenjangan kesejahteraan di Indonesia makin dapat diperkecil.

 

Oleh:

Luwarso

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *