MEREMAJAKAN (REPLANTING) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT

Komoditas

Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit di Indonesia hingga saat ini masih memiliki peran penting dan posisi strategis dalam perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari sumbangsihnya dalam penyediaan bahan baku untuk industri pangan dan non pangan, sebagai komoditas unggulan ekspor untuk perolehan devisa negara dan pajak serta  menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang menguasai 86 persen produksi CPO di dunia, dimana   Indonesia menguasai 44,5 persen sedangkan Malaysia 41,5 persen. Dari CPO ini dapat dihasilkan berbagai produk turunan diantaranya adalah minyak goreng, oleokimia dan biodiesel. Industri oleokimia sendiri merupakan bahan dasar yang menopang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, sabun dan kosmetika.

Sampai dengan tahun 2014, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah mencapai 10,9 juta hektar sejak dikembangkan secara komersial pada tahun 1911 dengan perincian perkebunan milik rakyat (PR) seluas 4,55 juta hektar (41,55 persen), milik negara (PBN) seluas 0,75 juta hektar (6,83 persen) dan milik swasta (PBS) 5,88 juta hektar (51,62 persen) dengan total produksi CPO sebanyak 29,3 juta ton dimana sekitar 20 persen dikonsumsi di dalam negeri dan sisanya adalah untuk kepentingan ekspor.

Pasar utama industri kelapa  sawit Indonesia adalah negara-negara di Uni Eropa, India, Pakistan dan China  untuk kebutuhan bahan pangan, sementara permintaan meningkat secara cepat juga datang dari Amerika Serikat. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor dari kelapa sawit pada tahun 2015 telah mencapai 18,6 miliar dollar USA dan merupakan penyumbang devisa negara terbesar melebihi minyak dan gas. Selain itu dari industri kelapa sawit selama ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4,5 juta orang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi lahan dan iklim yang cocok bagi pertumbuhan kelapa sawit, oleh karena itu tidak heran kalau Indonesia memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas seperti di Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Sejalan dengan  meningkatnya permintaan pasar terhadap kelapa sawit Indonesia maka dari tahun ke tahun areal perkebunan kelapa sawit semakin meluas, tidak hanya bisa dijumpai di Pulau Sumatera dan Kalimantan saja tetapi hampir di berbagai pulau ditemukan perkebunan kelapa sawit meskipun dalam skala kecil apabila dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera.

Salah satu problem dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 4,55 juta hektar adalah hanpir separuhnya telah berusia tua rata-rata diatas 30 tahun sehingga sudah tidak produktif atau produktivitasnya rendah dibawah potensi minyak sawit sebesar 10 ton/hektar/tahun. Oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk menanam kembali (replanting) kelapa sawit rakyat dengan bibit unggul merupakan langkah strategis mengingat peran penting perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit bagi perekonomian nasional. Komitmen kuat pemerintah ditandai dengan penanaman bibit kelapa sawit unggul perdana oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun target peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk tahun 2017 adalah sebesar 20.780 hektar dan pada tahun 2018 diproyeksikan setidaknya sebesar 100.000 hektar.

Sesungguhnya peremajaan perkebunan kelapa sawit milik rakyat baik petani kelapa sawit plasma maupun swadaya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah melalui program revitalisasi perkebunan yang dibiayai dengan skema kredit program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) sebesarr 38 trilyun rupiah. Mengingat serapan yang rendah yakni hanya sekitar 11 persen dan dugaan tidak tepat sasaran maka program KPEN-RP yang digulirkan pada tahun 2007 beberapa tahun yang lalu sudah dihentikan oleh Kemenkeu RI.

Persoalan-persoalan  yang seringkali muncul dalam program peremajaan perkebunan kelapa sawit pada umumnya menyangkut keterbatasan pembiayaan, aspek legalitas lahan, pola kemitraan antara petani kelapa sawit plasma dan inti serta kelembagaan yang menghimpun petani-petani kelapa sawit swadaya. Seperti dimaklumi dana untuk kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat diperkirakan sebesar 65 juta rupiah/hektar, dimana 25 juta rupiah  sepenuhnya dibiayai dari Badan Pengelola Dana Pungutan (BPDP) Kelapa Sawit dan kekurangannya ditanggung oleh petani yang diharapkan dapat mengakses penguatan modal usaha dari koperasi dan perbankan nasional. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI juga memberikan bantuan penyediaan bibit kelapa sawit unggul dan kegiatan pendampingan/pengawalan sehingga petani kelapa sawit rakyat plasma maupun swadaya dapat meremajakan perkebunan kelapa sawitnya sesuai kaidah-kaidah bercocok tanaman yang baik (good agricultural practicies). Selama menunggu kelapa sawit memasuki umur produksi maka petani kelapa sawit dapat mengusahakan tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai dan sayuran diantara kelapa sawit sampai kelapa sawit umur tiga tahun  sebagai penghasilan sampingan. Untuk itu, bantuan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida kiranya dapat difasilitasi oleh Kementerian Pertanian RI. Terkait dengan persoalan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat, pada umumnya menyangkut masalah-masalah kepemilikan lahan, sertifikasi dan areal lahan perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan menjadi bagian dari kawasan hutan. Persoalan legalitas lahan sangat penting dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat karena berhubungan dengan pemenuhian kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan apakah petani sudah Finance Sustainable. 

Sebagai solusi untuk memastikan program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat berjalan lancar, efektip dan efisien diperlukan penerbitan regulasi terkait dengan problem legalitas lahan dan kehadiran satuan tugas (satgas) peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berasal dari unsur K/L, perwakilan petani kelapa sawit dan dunia usaha dengan tugas mengurai persoalan-persoalan yang ada diantaranya adalah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan/proposal dari petani kelapa sawit rakyat, harmonisasi kemitraan usaha antara inti dengan plasma dan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit swadaya.

*********

Yogyakarta, 20 November 2017
Disusun Oleh: Ir.Asikin Chalifah
Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY, Tim Teknis Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY, Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPTANI) DIY dan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Sarjana Pertanian (PISPI) DIY.

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *